Opini Redaksi
Sore pada Juni 2025, saat ngobrol santai bersama seorang teman sambil minum kopi beli di pedagang kopi keliling (Starling) yang mangkat di pedestrian depan Kantor Bappedda Kota Jambi. Tetiba sahabat dari teman itu menghampiri kami dan menambah ramai suasana. Berharap masing-masing kami bisa ngota bertiga, dan setelah beberapa kali mencari, tetiba kami bertiga, fokus pada satu diskusi. Diskusi itu yakni terkait persaingan para kontraktor yang fokus pada proyek pemerintahan serta beragam dinamika yang kadang membuat banyak orang kepala tanda kecewa.
Dari diskusi intens diantara kami, satu yang paling saya ingat, dari kata-kata sahabat teman saya itu, adanya keberatan dari oknum pejabat pemilik proyek yang keberatan dengan ulah sahabat teman saya yang, harus menghubungi temannya seorang ‘pejabat tinggi bertugas di jakarta hanya untuk mengambil proyek terbilang kecil.
Kata sahabat teman saya, itu terpaksa dilakukan karena tidak mau kehilangan paket proyek pemerintahan yang dalam proses lelang sudah dimenangkannya. Bahwa dia sempat adu kuat bekingan dengan kontraktor lainnya yang ingin mendapatkan proyek sama.
Sahabat teman saya itu seolah ingin menegaskan, memiliki perusahaan, punya modal, tak cukup untuk berkompetisi agar bisa tiap tahun mendapatkan pekerjaan tanpa adanya “Bekingan” kuat.
Meski berat, saya tidak bisa membantah penegasan sahabat teman saya itu. Karena beberapa tahun lalu, saya menyaksikan seseorang sebut saja Gongli, punya perusahaan, punya modal, sudah tepat disebut seorang kontraktor. Tapi kenyataannya, teman saya itu hanya seorang pengangguran saat ratusan proyek pemerintah mulai berjalan, meski punya modal yang cukup untuk ikut bersaing.
Karena emang musim panen proyek adalah waktunya untuk dia kerja, Gongli memaksakan ikut bersaing mendapat proyek pemerintah yang diminati. Hambatan dari dalam pemerintahan sempat dia lawan, sebelum akhirnya mengalahkan setelah bernegosiasi dengan sesama kontraktor.
Meski mengalah, Gongli tetap meyakini apa yang dihadapi itu hanya permainan oknum yang tidak sejalan dengan regulasi aturan yang ditetapkan pemerintah.
Meski mengalami nasib serupa, sulit mendapatkan proyek pemerintah. Berbeda yang diyakini kontraktor lainnya, sebut saja, Palapa. Palapa lebih ikhlas menerima dinamika itu sebagai perjalanan yang harus dilewatinya sebagai fenomena, *Ada Masa, Ada Waktu”.
Palapa yang lama berkecimpung di dunia kontraktor, termasuk yang meyakini penting “Bekingan” dalam menjalankan pekerjaannya itu agar tetap eksis ditengah semakin ketatnya persaingan usaha.
Sebagai orang yang mengalami langsung, apa yang dirasakan Gongli dan Palapa, akan sangat sulit dibantah sebagai dinamika yang terjadi meski pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi berkenaan dengan profesi kedua.
Secara umum tahapan proyek pemerintah terdiri dari perencanaan, penganggaran, tender, pelaksanaan dan pengawasan.
Sebagai ruang masuknya para kontraktor bersaing mendapatkan proyek pemerintahan, ditetapkan melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini mengatur berbagai aspek pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, termasuk penguatan sertifikasi kompetensi PPK, digitalisasi proses, alokasi anggaran untuk UMKM, dan fleksibilitas jenis kontrak.
Tujuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa diantara, mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipasi, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan program pemerintah lainnya dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (***)
Discussion about this post